Aceh Tenggara – Angka Rp91,2 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bagi masyarakat Aceh Tenggara, dana sebesar itu seharusnya menjadi jaminan akan infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat jangka panjang. Namun, proyek di bawah kendali Balai Wilayah Sungai (BWS) ini justru kini menjadi sorotan tajam dan menyisakan tanda tanya besar: siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Berikut adalah bedah masalah mengapa proyek ini dianggap “beraroma tidak sedap” oleh publik:
- Proyek “Siluman” Berbalut Papan Nama?
Meski papan proyek terpampang, prosedur administratif diduga kuat ditabrak. Fakta bahwa instansi terkait di daerah tidak menerima pemberitahuan resmi adalah bendera merah. Dalam birokrasi, ketiadaan koordinasi sering kali menjadi celah untuk menghindari pengawasan lokal. Jika koordinasi saja diabaikan, bagaimana publik bisa percaya pada transparansi pengerjaannya? - Kualitas “Asal Jadi” di Tengah Anggaran Selangit
Laporan mengenai material yang tidak sesuai spesifikasi dan metode kerja serampangan sangatlah ironis. Dengan anggaran mendekati Rp100 miliar, masyarakat berhak mendapatkan kualitas grade A, bukan kualitas “seadanya”. Dampaknya? Infrastruktur yang dibangun asal-asalan hanya akan bertahan seumur jagung. Ujung-ujungnya, rakyat kembali dirugikan karena fungsi bangunan tidak maksimal, dan negara harus keluar uang lagi untuk perbaikan di masa depan. - Bungkamnya Pihak BWS: Ada Apa?
Hingga berita ini viral, pihak BWS masih memilih bungkam. Di era keterbukaan informasi publik, sikap diam ini justru memperkeruh suasana dan memperkuat dugaan adanya ketidakberesan. Sikap tidak responsif ini seolah menunjukkan sikap defensif yang tidak sehat bagi citra instansi pemerintah. - Menanti “Taring” Aparat Penegak Hukum
Masyarakat tidak lagi hanya butuh klarifikasi di atas kertas. Tuntutan agar BPK, Inspektorat, dan APH turun ke lapangan adalah harga mati. Audit teknis dan audit finansial harus dilakukan secara independen untuk memastikan tidak ada “potongan-potongan” anggaran yang masuk ke kantong pribadi.
Sudut Pandang Tajam:
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah ini hanya meninggalkan beton rapuh yang hancur saat musim hujan tiba, sementara oknum di baliknya tidur nyenyak di atas tumpukan keuntungan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya (Persero) belum berhasil dihubungi. (TIM)
