Aceh Tenggara | 23 Desember 2025,
Minimnya sosialisasi dan ketidakjelasan mekanisme penerimaan bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Hingga kini, masih banyak masyarakat—khususnya di desa-desa—yang kebingungan mengenai cara dan kriteria agar bisa terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, seperti Bansos, PKH, bantuan lansia, hingga beras bantuan.
Keluhan warga tersebut mendapat perhatian serius dari RONAL HALOMOAN, SH, Anggota DPRD Aceh Tenggara dari Partai Demokrat Komisi D. Ia dengan tegas meminta Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagiawati, S.Pd, untuk segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap penerima bantuan sosial.
Di lapangan kami menerima banyak laporan. Ada warga yang sangat layak namun tidak pernah menerima bantuan, sementara justru yang berkecukupan malah terdata sebagai penerima,” ungkap Ronal, mengutip keluhan masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, pertanyaan serupa terus bermunculan di tengah masyarakat: mengapa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan padahal kondisi ekonomi sangat membutuhkan? Ketidakpastian ini dinilai menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan.
Ronal mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, kebingungan masyarakat terjadi karena kurangnya peran aktif Dinas Sosial dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman langsung ke masyarakat, terutama terkait:
1. Kriteria penerima bantuan
2. Prosedur dan mekanisme pendataan
3. Ke mana masyarakat harus melapor atau mendaftar
Masyarakat bingung harus ke mana dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Dinas Sosial harus turun langsung ke lapangan, memberi penjelasan, dan memastikan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap ke depan Dinas Sosial Aceh Tenggara lebih proaktif, transparan, dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga program bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak dan membutuhkan.
Langkah cepat dan tegas dinilai penting agar keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pemerintah dapat terwujud, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Laporan : Deni Affaldi
